• BAB I

  PENDAHULUAN

  A. LATAR BELAKANG

  mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

  keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta

  keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

  Lebih lanjut mengenai organisasi profesi keguruan di jelaskan dalam undang-

  undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam pasal 41 dijelaskan

  bahwa guru membentuk organisasi profesi yang brsifat andependent dan berfungsi

  untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan,

  perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pasal

  ini dijelaskan juga bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.

  Berdasarkan dua batasan di atas, maka organisasi profesi di Indonesia ini tidak

  hanya memprioritaskan memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier,

  wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada

  masyarakat tetapi perkembangan individu (siswa) sebagai pribadi yang unik secara

  utuh. Oleh karena setiap satuan pendidikan harus memberikan layanan yang dapat

  memfasilitasi perkembangan pribadi siswa secara optimal berupa pengajaran kelas,

  Pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan profesi keguruan juga harus di

  prioritaskan. Hal ini merupakan bagian dari kompetensi yang juga harus dikuasai oleh

  siswa.

  B. TUJUAN

  Untuk mengetahui materi tentang profesi Keguruan.

  ii
• 
  

  BAB II

  PEMBAHASAN

  A. KONSEP ORGANISASI KEGURUAN

  Kelahiran suatu organisasi keprofesian tidak terlepas dari perkembangan jenis

  bidang pekerjaan yang bersangkutan, karena organisasi tersebut pada dasarnya dan

  lazimnya dan dapat terbentuk atas prakarsa dari pengemban bidang pekerjaan tadi.

  [1] Beberapa organisasi profesi kependidikan di indonesia, disamping PGRI, yang

  sudah rilatif berkembang pesat diantaranya Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia

  (ISPI). Organisasi ini beranggotakan para sarjana pendidikan dari berbagai bidang

  pendidikan, yang didalamnya mempunyai sejumlah himpunan sejenis seperti

  Himpunan Sarjana Pendidikan Biologi, Himpunan Sarjana Pendidikan Bahasa dan

  sebagainya. Organisasi lain yang sudah lebih berkembang ialah Asosiasi Bimbingan

  dan Konseling Indonesia (ABKIN) yang dulu bernama Ikatan Petugas Bimbingan

  Indonesia (IPBI).[2]

  Kedua organisasi ini menaruh perhatian pada pendidikan kebutuhan khusus,

  terutama bagi kelompok yang mengalami gangguan dalam perkembangan baik secara

  fisik, mental, maupun sosial.

  Organisasi apapun yang di bentuk oleh sebuah profesi, tujuan akhirnya adalah

  memberi manfaat kepada anggota profesi itu terutama di dalam meningkatkan

  kemampuan profesional, melindungi anggota dalam melaksanakan layanan

  profesional, dan melindungi masyarakat dari kemungkinan melapraktek dari layanan

  profesional.

  B. PENGERTIAN, FUNGSI, DAN TUJUAN ORGANISASI PROFESIONAL

  Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi

  yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk

  melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam

  kapasitas mereka sebagai individu.

  Sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 ada lima misi

  dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan dan atau mengembangkan:

  karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejateraan seluruh

  ii

  
  
• 
  

  tenaga kependidikan. Sedangkan visinya secara umum adalah terwujudnya tenaga

  kependidikan yang profesional.

  Organisasi profesi kependidikan memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat

  bagi anggotanya. Organisasi profesi kependidikan berfungsi sebagai berikut:

  1. Fungsi pemersatu

  Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya,

  yaitu dorongan yang menggerakan para profesional untuk membentuk suatu

  organisasi keprofesian. Organisasi profesi kependidikan merupakan wadah pemersatu

  berbagai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan

  harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan. Dengan mempersatukan potensi

  tersebut diharapkan organisasi profesi kependidikan memiliki kewibawaan dan

  kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama, yaitu uaya

  untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi

  kependidikan itu sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi ini.

  2. Fungsi peningkatan kemampuan profesional

  fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang

  berbunyi “tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk

  meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional,

  martabat dan kesejahteraan tenaga kependidikan” peraturan pemerintah tersebut

  menunjukan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan anggota profesi

  kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui

  organisasi atau ikatan profesi kependidikan. Bahkan dalam UUSPN Tahun 1989 :

  pasal 31 ayat 4 menyatakan bahwa, “tenaga kependidikan berkewajiban untuk

  berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan

  tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa”.[3]

  Dalam PP No. 38 1992, pasal 61, ada 5 misi dan tujuan organisasi pendidikan,

  yaitu ; meningkatkan dan mengembangkan,

  a. Karier anggota

  b. Kemampuan anggota

  c. Kewenangan professional anggota

  d. Martabat anggota

  e. Kesejahteraan anggota

  Selain itu organisasi profesi guru juga mempunyai kewenangan :

  a. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru.

  b. Memberikan bantuan hukum kepada guru.

  ii

  
  
• 
  

  c. Memberikan perlindungn profesi guru.

  d. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

  e. Memajukn pendidikan nasional.[4]

  C. BENTUK, CORAK, STRUKTUR, KEDUDUKAN, DAN KEANGGOTAAN

  1. Bentuk dan corak organisasi kependidikan

  Bentuk organisasi kependidikan begitu bervariasi dipandang dari segi derajat

  dan keterkaitan antar anggotanya. Ada tiga bentuk organisasi profesi kependidikan :

  a. Pertama, bentuk persatuan ( union), antara lain di Australia, singapura, dan

  Malaysia. Misalnya : Australian education union (AUE).

  b. Kedua, berbentuk federasi ( federation) antara lain di india dan Bangladesh,

  misalnya : all india primary teachers federation (AIPTF).

  c. Ketiga, berbentuk aliansi (alliance), antara lain di Filipina, seperti national

  alliance of teachers and office workers (NATOW).

  d. Keempat, berbentuk asosiasi ( association ), seperti yang terdapat dikebanyakan

  Negara, misalnya, brunei malay teachers association (BMTA) di brunei.

  2. Struktur dan kependudukan organisasi kependidikan

  Berdasarkan struktur dan kependudukannya, organisasi kependidikan terbagi

  tiga kelompok, yaitu :

  a. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat local (kedaerahan dan kewilayahan).

  b. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional.

  c. Organisasi kependidikan yang bersifat internasional.

  3. Keanggotaan organisasi profesi kependidikan

  Dengan adanya keragaman bentuk dan corak serta struktur kedudukan

  organisasi profesi kependidikan/keguruan seperti telah dipaparkan dimuka, dengan

  sendirinya keanggotaan organisasi kependidikan ini beragam pula. Akan tetapi pada

  umumnya organisasi profesi kependidikan yang bersifat asosiasi atau persatuan

  langsunga dari setiap pribadi pengamban profesi yang bersangkutan. Sedangkan

  keanggotaan organisasi profesi kependidikan yang bersifat federasi cukup terbatas

  oleh pucuk organisasi yang berserikat saja.

  ii

  
  
• 
  

  D. RAGAM BENTUK PARTISIPASI GURU

  Bentuk partisipasi anggota profesi tidak sebatas terdaftar menjadi anggota

  dengan memberikan sejumlah iuran rutin, namun lebih dalam bentuk nyata yang

  bersifat professional. Beberapa bentuk partisipasi guru dalam profesi guru pendidikan

  bisa berupa :

  a. Aktif mengomunikasikan berbagai pikiran dan pengalaman yang mengarah

  kepada pembaharuan dan perbaikan mutu pendidikan. Komunikasi ini bisa dalam

  bentuk seminar, symposium, dan sejenisnya atau komunikasi tertulis dalam bentuk

  jurnal profesi atau media lainnya.

  b. Secara aktif melakukan evaluasi diri, baik secara perorangan maupun kelompok

  dalam hal praktek professional (pendidikan) dengan mengacu kepada standar profesi

  yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Setiap profesi mesti memiliki standar

  profesi baik untuk praktik maupun proses pendidikan, dan standar ini dijadikan

  patokan bagi praktik dan layanan profesi dimasyarakat. Seorang guru professional

  mesti secara aktif melakukan evaluasi apakah dirinya sedah melakukan praktik atau

  layanan pendidikan dengan mengacu kepada standar professional itu.

  c. Mewujudkan prilaku dan sikap professional dalam kehidupan dan lingkungan

  kerja guru itu sendiri. Partisipasi ini ialah dalam bentuk mewujudkan prilaku dan

  sikap professional dalam kehidupan dan lingkungan kerja guru. Ini merupakan

  partisipasi kedalam diri tetapi memiliki dampak besar terhadap organisasi profesi.

  Disiplin, tanggung jawab, sikap professional yang dilakukan guru didalam

  melaksanakan layanan pendidikan kepada anak akan memperkokoh eksistensi dan

  identitas profesi, dan akan membentuk rekognisi atau pengakuan masyarakat terhadap

  pekerjaan guru sebagai suatu profesi bahwa pekerjaan guru tidak bisa dilakukan oleh

  sembarang orang karena terikat pada standar prilaku profesi.[5]

  E. ORGANISASI PROFESIONAL KEGURUAN DI INDONESIA

  1. PGRI

  Persatuan Guru Republik Indonesia lahir pada 25 November 1945, setelah 100

  hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali

  dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah

  nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932. Pada saat didirikannya,

  organisasi ini disamping memiliki misi profesi juga ada tiga misi lainnya, yaitu misi

  politis-deologis, misi peraturan organisaoris, dan misi kesejahteraan.

  ii

  
  
• a. Misi profesi PGRI adalah upaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai

  penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Guru merupakan pioner pendidikan

  sehingga dituntut oleh UUSPN tahun 1989: pasal 31; ayat 4, dan PP No. 38 tahun

  1992, pasal 61 agar memasuki organisasi profesi kependidikan serta selalu

  meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesinya.

  b. Misi politis teologis tidak lain dari upaya penanaman jiwa nasionalisme, yaitu

  komitmen terhadap pernyataan bahwa kita bangsa yang satu yaitu bangsa indonesia,

  juga penanaman nilai-nilai luhur falsafah hidup berbangsa dan bernegara, yaitu

  pancasila.

  c. Misi peraturan organisasi PGRI merupakan upaya pengejawantahan peaturan

  keorganisasian , terutama dalam menyamakan persepsi terhadap visi, misi, dan kode

  etik keelasan sruktur organisasi.

  d. Dipandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antaranggotanya, PGRI

  berbentuk persatuan (union). Sedangkan struktur dan kedudukannya bertaraf nasional,

  kewilayahan, serta kedaerahan. Keanggotaan organisasi profesi ini bersifat langsung

  dari setiap pribadi pengemban profesi kependidikan. Dengan demikian PGRI

  merupakan organisasi profesi yang memiliki kekuatan dan mengakar diseluruh

  penjuru indonesia. Arrtinya, PGRI memiliki potensi besar untuk meningkatkan

  hakikat dan martabat guru, masyarakat, lebih jauh lagi bangsa dan negara.

  2. MGMP

  Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) didirikan atas anjuran pejabat-pejabat

  Departemen Pendidikan Nasional. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu

  dan profesionalisasi dari guru dalam kelompoknya masing-masing.

  3. KKG

  Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu

  gugus. Pada tahap pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang

  lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas, dan kelompok kerja

  guru berdasarkan atas mata pelajaran.

  Tujuan organisasi Kelompok Kerja Guru (KKG) yaitu :

  a. Memfasilitasi kegiatan yang dilakukan di pusat kegiatan guru berdasarkan

  masalah dan kesulitan yang dihadapi guru.

  b. Memberikan bantuan profesional kepada para guru kelas dan mata pelajaran di

  sekolah.

  c. Meningkatkan pemahaman, keilmuan, keterampilan serta pengembangan sikap

  profesional berdasarkan kekeluargaan dan saling mengisi (sharing).

  ii
•